Payah deh SBY. Memang benar kata mantan Menteri Luar Negeri Condoleeza Rice. SBY memang the Good Boy

“Considering this statement, which was written and signed in Novemver, 21th 1963 while the new certificate was valid in 1965 all the ownership, then the following total volumes were just obtained.”
Itulah sepenggal kalimat yang menjadi berkah sekaligus kutukan bagi bangsa Indonesia hingga kini. Kalimat itu menjadi kalimat penting dalam perjanjian antara Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dengan Soekarno pada 1963.

Soekarno dan John F. Kennedy
Banyak pengamat Amerika melihat perjanjian yang kini dikenal dengan nama “The Green Hilton Agreement” itu sebagai sebuah kesalahan bangsa Amerika. Tetapi bagi Indonesia, itulah sebuah kemenangan besar yang diperjuangkan Bung Karno. Sebab volume batangan emas tertera dalam lembaran perjanjian itu terdiri dari 17 paket sebanyak 57.150 ton lebih emas murni.

Bahasa lain yang sering dikemukakan Bung Karno kepada rekan terdekatnya, bahwa ia ingin harta nenek moyang yang telah dirampas oleh imprealisme dan kolonialisme dulu bisa kembali. Tetapi perjanjian yang diteken itu, hanya sebatas pengakuan dan mengabaikan pengembaliannya. Sebab Negeri Paman Sam itu mengambilnya sebagai harta pampasan perang dunia I dan II. Konon cerita, harta itu dibawa ke Belanda dari Indonesia, kemudian Belanda kalah perang dengan Jerman, maka Jerman memboyong harta itu ke negaranya. Lalu dalam perang dunia kedua, Jerman kalah dengan Amerika, maka Amerika membawa semua harta itu ke negaranya hingga kini.

Perjanjian itu berkop surat Burung Garuda bertinta emas di bagian atasnya yang kemudian menjadi pertanyaan besar pengamat Amerika. Yang ikut serta menekan dalam perjanjian itu tertera John F. Kennedy selaku Presiden Amerika Serikat dan William Vouker yang berstempel “The President of The United State of America” dan dibagian bawahnya tertera tandatangan Soerkarno dan Soewarno berstempel “Switzerland of Suisse.” Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah, mengapa Soekarno tidak menggunakan stempel RI. Pertanyaan itu sempat terjawab, bahwa beliau khawatir harta itu akan dicairkan oleh pemimpin Indonesia yang korup, kelak.

Perjanjian yang oleh dunia moneter dipandang sebagai pondasi kolateral ekonomi dunia hingga kini, menjadi perdebatan panjang yang tak kunjung selesai pada kedua negara, Indonesia dan Amerika. Banyak para tetua dan kini juga anak muda Indonesia dengan bangganya menceritakan bahwa Amerika kaya karena dijamin harta rakyat Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan, Amerika berhutang banyak pada rakyat Indonesia, karena harta itu bukan punya pemerintah dan bukan punya negara Indonesia, melainkan harta rakyat Indonesia. Tetapi, bagi bangsa Amerika, perjanjian kolateral ini dipandang sebagai sebuah kesalahan besar sejarah Amerika.

The Green Hilton Agreement 1963.
Barangkali ini pulalah penyebab, mengapa Bung Karno kemudian dihabisi karir politiknya oleh Amerika sebelum berlakunya masa jatuh tempo The Green Hiltom Agreement. Ini berkaitan erat dengan kegiatan utama Soeharto ketika menjadi Presiden RI ke-2. Dengan dalih sebagai dalang PKI, banyak orang terdekat Bung Karno dipenjarakan tanpa pengadilan seperti Soebandrio dan lainnya. Menurut tutur mereka kepada pers, ia dipaksa untuk menceritakan bagaimana ceritanya Bung Karno menyimpan harta nenek moyang di luar negeri. Yang terlacak kemudian hanya “Dana Revolusi” yang nilainya tidak seberapa. Tetapi kekayaan yang menjadi dasar perjanjian The Green Hilton Agreement ini hampir tidak terlacak oleh Soeharto, karena kedua peneken perjanjian sudah tiada.

Kendati perjanjian itu mengabaikan pengembaliannya, namun Bung Karno mendapatkan pengakuan bahwa status koloteral tersebut bersifat sewa (leasing). Biaya yang ditetapkan Bung Karno dalam perjanjian sebesar 2,5% setahun bagi siapa atau bagi negara mana saja yang menggunakannya. Dana pembayaran sewa kolateral ini dibayarkan pada sebuah account khusus atas nama The Heritage Foundation yang pencairannya hanya boleh dilakukan oleh Bung Karno sendiri atas restu yang dimuliakan Sri Paus Vatikan. Namun karena Bung Karno “sudah tiada” (wallahuallam), maka yang ditunggu adalah orang yang diberi kewenangan olehnya. Namun sayangnya, ia hanya pernah memberikan kewenangan pada satu orang saja di dunia dengan ciri-ciri tertentu. Dan inilah yang oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa yang dimaksudkan adalah Satria Piningit yang kemudian disakralkan, utamanya oleh masyarakat Jawa. Tetapi kebenaran akan hal ini masih perlu penelitian lebih jauh.

April 2009, dana yang tertampung dalam The Heritage Foundation sudah tidak terhitung nilainya. Jika biaya sewa 2.5% ditetapkan dari total jumlah batangan emasnya 57.150 ton, maka selama 34 tahun hasil biaya sewanya saja sudah setera 48.577 ton emas. Artinya kekayaan itu sudah menjadi dua kali libat lebih, dalam kurun kurang dari setengah abad atau setara dengan USD 3,2 Trilyun atau Rp 31.718 Trilyun, jika harga 1 gram emas Rp 300 ribu. Hasil lacakan terakhir, dana yang tertampung dalam rekening khusus itu jauh lebih besar dari itu. Sebab rekening khusus itu tidak dapat tersentuh oleh otoritas keuangan dunia manapun, termasuk pajak. Karenanya banyak orang-orang kaya dunia menitipkan kekayaannya pada account khusus ini. Tercatat mereka seperti Donald Trump, pengusaha sukses properti Amerika, Raja Maroko, Raja Yordania, Turki, termasuk beberapa pengusaha besar dunia lainnya seperti Adnan Kassogi dan Goerge Soros. Bahkan Soros hampir menghabiskan setengah dari kekayaannya untuk mencairkan rekening khusus ini sebelumnya.

Pihak Turki malah pernah meloby beberapa orang Indonesia untuk dapat membantu mencairkan dana mereka di pada account ini, tetapi tidak berhasil. Para pengusaha kaya dari organisasi Yahudi malah pernah berkeliling Jawa jelang akhir 2008 lalu, untuk mencari siapa yang diberi mandat oleh Bung Karno terhadap account khusus itu. Para tetua ini diberi batas waktu oleh rekan-rekan mereka untuk mencairkan uang tersebut paling lambat Desember 2008. Namun tidak berhasil.

Usaha pencairan rekening khusus ini bukan kali ini saja, tahun 1998 menurut investigasi yang dilakukan, pernah dicoba juga tidak berhasil. Argumentasi yang diajukan tidak cukup kuat. Dan kini puluh orang dan ratusan orang dalam dan luar negeri mengaku sebagai pihak yang mendapat mandat tersebut. Ada yang usia muda dan ada yang tua. Hebatnya lagi, cerita mereka sama. Bahwa mereka mengaku penguasa aset rakyat Indonesia, dan selalu bercerita kepada lawan bicaranya bahwa dunia ini kecil dan dapat mereka atur dengan kekayaan yang ia terima. Ada yang mengaku anak Soekarno. lebih parah lagi, ada yang mengaku Soekarno sunggguhan tetapi kini telah berubah menjadi muda. Wow.

Padahal, hasil penelusuran penulis. Bung Karno tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun. Dan setelah tahun 1965, Bung Karno ternyata tidak pernah menerbitkan dokumen-dokumen atas nama sipulan pun. Sebab setelah 1963 itu, owner harta rakyat Indonesia menjadi tunggal, ialah Bung Karno itu sendiri. Namun sayang, CUSIP Number (nomor register World Bank) atas kolateral ini bocor. Nah, CUSIP inilah yang kemudian dimanfaatkan kalangan banker papan atas dunia untuk menerbitkan surat-surat berharga atas nama orang Indonesia. Pokoknya siapapun, asal orang Indonesia berpassport Indonesia dapat dibuatkan surat berharga dari UBS, HSBC dan bank besar dunia lainnya. Biasanya terdiri dari 12 lembar, diantaranya ada yang berbentuk Proof of Fund, SBLC, Bank Guransi, dan lainnya. Nilainya pun pantastis. rata-rata diatas USD 500 juta. Bahkan ada yang bernilai USD 100 milyar.

Ketika dokumen tersebut dicek, maka kebiasaan kalangan perbankkan akan mengecek CUSIP Number. Jika memang berbunyi, maka dokumen tersebut dapat menjalani proses lebih lanjut. Biasanya kalangan perbankkan akan memberikan bank Officer khusus bagi surat berharga berformat ini dengan cara memasan Window Time untuk sekedar berbicara sesama bank officer jika dokumen tersebut akan ditransaksikan. Biasanya dokumen jenis ini hanya bisa dijaminkan atau lazim dibuatkan rooling program atau privcate placement yang bertempo waktu transaksi hingga 10 bulan dengan high yeild berkisar antara 100 s/d 600 % setahun. Uangnya hanya bisa dicairkan untuk proyek kemanusiaan. Makanya, ketika terjadi musibah tsunami di Aceh dan gempa besar lainnya di Indonesia, maka jenis dokumen ini beterbangan sejagat raya bank. Tapi anehnya, setiap orang Indonesia yang merasa nama tercantum dalam dokumen itu, masih miskin saja hingga kini. Mengapa? Karena memang hanya permainan banker kelas kakap untuk mengakali bagaimana caranya mencairkan aset yang terdapat dalam rekening khusus itu.

Melihat kasus ini, tak heran bila banyak pejabat Indonesia termasuk media massa Indonesia menyebut “orang gila” apabila ada seseorang yang mengaku punya harta banyak, milyaran dollar Amerika Serikat. Dan itulah pula berita yang banya menghiasi media massa. Ketidakpercayaan ini satu sisi menguntungkan bagi keberadaan harta yang ada pada account khusus ini, sisi lain akan membawa bahaya seperti yang sekarang terjadi. Yakni, tidak ada pembelaan rakyat, negara dan pemerintah Indonesia ketika harta ini benar-benar ada.

Kasih sedih itu terjadi. Presiden SBY ikut serta dalam pertemuan G20 April silam. Karena Presiden SBY tidak pernah percaya, atau mungkin ada hal lain yang kita belum tau, maka SBY ikut serta menandatangani rekomendasi G20. Padahal tekenan SBY dalam sebuah memorandum G20 di London itu telah diperalat oleh otoritas keuangan dunia untuk menghapuskan status harta dan kekayaan rakyat Indonesia yang diperjuangkan Bung Karno melalui kecanggihan diplomatik. Mengapa, karena isi memorandum itu adalah seakan memberikan otoritas kepada lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank untuk mencari sumber pendanaan baru bagi mengatasi keuangan global yang paling terparah dalam sejarah ummat manusia.

Atas dasar rekomendasi G20 itu, segera saja IMF dan World Bank mendesak Swiss untuk membuka 52.000 rekening di UBS yang oleh mereka disebut aset-aset bermasalah. Bahkan lembaga otoritas keuangan dunia sepakat mendesak Vatikan untuk memberikan restu bagi pencairan aset yang ada dalam The Heritage Foundation demi menyelamatkan ummat manusia. Memang, menurut sebuah sumber terpercaya, ada pertanyaan kecil dari Vatikan, apakah Indonesia juga telah menyetujui? Tentu saja, tandatangan SBY diperlihat dalam pertemuan itu. Berarti sirnalah sudah harta rakyat dan bangsa Indonesia. Barangkali inilah “dosa SBY” dan dosa kita semua yang paling besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebab, bila SBY dan kita sepakat untuk paham akan hal ini, setidaknya ada geliat diplomatik tingkat tinggi untuk mencairkan aset sebesar itu. Lantas ada pertanyan; Sebodoh itukah kita?

Yenny Wahid , bedasarkan sebuah telegram bertajuk “A Cabinet Of One -- Indonesia's First Lady Expands Her Influence (dikawatkan dari Jakarta pada 17 Oktober 2007 dengan status “Rahasia” oleh Joseph Legend Novak, perwira politik kedutaan), adalah “staf kepresidenan yang mengklaim pada medio Juni 2007 kalau sejumlah keluarga Ibu Negara Kristiani Yudhoyono secara khusus mengincar peluang-peluang bisnis di Badan Usaha Negara”. Yenny, kata telegram, menggambarkan Presiden Susilo bermain cantik, mendorong operator-operator terdekatnya (semisal Sudi Silalahi) di depan dan dia sendiri mempertahankan cukup jarak demi mencegah kemungkinan tersangkut.

Dave Laksono adalah putra Agung Laksono (bekas Ketua DPR) yang, dalam sejumlah telegram, digambarkan sebagai “operator politik Agung”. Dia lah yang menyebutkan kalau dalam sebuah pertemuan dengan Agung pada 5 Juni 2007, Presiden Susilo mengeluhkan kegagalannya membangun benteng bisnis yang memadai. “Dave – yang tidak mengindikasikan apakah dia turut hadir dalam diskusi itu – bilang Yudhoyono merasa perlu “mengejar ketertinggalan” dan berspekulasi kalau Presiden mungkin ingin memastikan kelak dia bisa mewariskan harta yang cukup besar untuk anak-anaknya.”

Dari pemeriksaan lebih jauh, Islam Times mendapati kalau dalam kawat ke Washington, pihak kedutaan juga menerapkan perlakukan berbeda atas informan mereka di Jakarta. Sebagian mereka sebut begitu saja, nama, jabatan ataupun profesi lalu informasi yang mereka bisikkan ke pihak kedutaan. Ini misalnya terjadi pada informan semacam Dave Laksono, T.B. Silalahim, Yahya Asegaf, Fachri Hamzah, Dzulkiflimansyah dan masih banyak lagi. Tapi sebagian nama informan lainnya mereka sebut dengan catatan khusus, “Strictly Protect”, dan sejumlah nama lainnya lagi mereka beri catatan “Please Protect” dan inilah subjek seri tulisan kali ini.



Makna “Strictly Protect” & “Please Protect”

Belum ada informasi resmi, dan mungkin tak akan pernah ada, soal apa makna “Strictly Protect”, secara harfiah berarti “Lindungi Ketat”, dan “Please Protect” (“Tolong Lindungi”) dalam telegram diplomat Amerika. Tapi sebagian kalangan percaya kalau kedua frase ini ‘sensitif’ dan merujuk pada orang-orang yang berbicara dalam kerahasiaan dengan pihak kedutaan. Ada pula yang berpendapat kalau kedua predikat itu berlaku bagi mereka yang memberi informasi secara reguler dan sensitif dan sebab itu lah kedutaan meminta Washington menjaganya rapat-rapat.

(Catatan Islam Times: keberadaan frase “Strictly Protect” dan “Please Protect” dalam telegram telah mendorong pejabat Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat dan kalangan “pegiat hak asasi” menyesalkan keputusan WikiLeaks memajang telegram tanpa sensor. Mereka bilang pemuatan nama bisa membawa dampak memukul bagi kalangan aktivis, jurnalis dan tokoh-tokoh masyarakat sipil yang menjadi informan kedutaan Amerika, utamanya mereka yang tinggal di negara “otoriter”).

Dari pemeriksaan, Islam Times mendapati kalau frase “Strictly Protect” ada di setengah lusin lebih telegram dari Kedutaan Amerika di Jakarta sementara “Please Protect” muncul dalam 38 telegram – dari total 3.059 telegram sekaitan Indonesia sejauh ini. Pemeriksaan lainnya menunjukkan kalau pada setiap mereka yang berstatus khusus itu punya kisahnya tersendiri, yang kemudian menjadi bagian dari informasi penting, dan juga kabar burung, yang dikawatkan para diplomat Amerika di Jakarta ke bos-bos mereka di Washington.

Berikut nama sejumlah pihak yang dalam telegram diplomat Amerika diberi predikat “Strictly Protect”:

1. Yenny Wahid
Nama Yenny Wahid muncul di 16 kawat diplomatik, sejauh ini. (Sebagai perbandingan, “Dave Laksono” muncul di delapan telegram, “Yahya Asagaf” enam telegram, “T.B Silalahi” 17 telegram dan “Kristiani Yudhoyono” delapan telegram). Diplomat Amerika umumnya menggambarkan Yenny sebagai pejabat senior Partai Kebangkitan Bangsa, sekali sebagai staf presiden (catatan: Yenny memang pernah bekerja sebagai staf Presiden Susilo), yang membagi banyak cerita, termasuk kirsuh dualisme kepemimpinan di PKB, soal hubungan khusus FPI dan dan pihak-pihak keamanan (polisi dan intelijen), soal dukungan diam-diam PKB pada pemerintahan Presiden Susilo (di saat Wahid menampilkan diri di media sebagai musuh presiden) dan beberapa soal lainnya.

Namun dari semua itu, di sebuah telegram (bertajuk “Indonesian Biographical And Political Gossip, Q2 2006”, dikawatkan dari Jakarta pada 3 Juli 2006 oleh perwira politik kedutaan, David R. Greenberg), frase “strictly protect” muncul setelah penulisan nama Yenny: “Dalam sebuah pertemuan pada Juni, Deputi Sekretaris Jenderal PKB Yenny Wahid (strictly protect) mengkonfirmasi ke kami kalau orang dekat Yudhoyono yang telah menekan seorang jaksa untuk menjatuhkan putusan yang merugikan Gus Dur dalam kasus yang telah disebutkan lebih dulu ... adalah Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi ... .”

2. Eko Sandjojo
Sejauh ini, nama Eko Sandjojo hanya muncul sekali dalam kawat diplomatik: “Indonesian Biographical And Political Gossip, Q2 2006”, dikawatkan dari Jakarta pada 3 Juli 2006 oleh perwira politik kedutaan, David R. Greenberg. Dalam sub judul “PKB BUYS FAVORABLE COURT VERDICT”, Greenberg menulis: “Orang yang bersimpati pada Tuan Besar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdurrahman Wahid (alias Gus Dur), membayar hakim Rp 3 miliar (sekitar US$ 322.000), sebagai sogok guna memenangkan sebuah persidangan pada 2006, agar hakim memberi wewenangan sah kepengurusan pada kubu Wahid dan bukan pada musuh-muuhnya. Cerita ini datang dari Presiden Direktur Sierad, Eko Sandjojo (strictly protect), yang juga punya hubungan dekat dengan PKB. Eko mengklaim tahu informasi ini sebab salah seorang pengacara ternama, Soesilo Aribowo, yang juga bekerja untuk Eko (atau Sierad), telah menyalurkan uang itu ke hakim-hakim.”

(Catatan Islam Times: PT Sierad Produce Tbk adalah perusahaan pakan ternak yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek Jakarta.)

3. Poempida Hidayatulloh

Nama Peompida muncul di setidaknya sembilan kawat diplomatik. Diplomat Amerika memasang frase “Strictly Protect” untuk dia saat mengirim kabar berikut ke Washington pada 3 Juni 2006: “Bekas Komando Kopassus Prabowo Subianto kerap naik penerbangan komersil ke Bangkok untuk bersua pacarnya, seorang gadis Thailand yang tinggal di sana, menurut Deputi Bendahara Partai Golkar Poempida Hidayatulloh (strictly protect), yang sebelumnya punya hubungan dekat dengan Prabowo. Poempida mengklaim kalau Prabowo telah membuatkan sebuah perusahaan bisnis untuk pacarnya itu, dan pasangan itu cukup akrab hingga mereka semestinya sudah menikah andai Prabowo tak mencemaskan dampak berlanjut punya seorang istri berkewarganegaraan asing pada ambisinya merebut kursi kepresidenan.”

4. S. Eben Kirksey
Telegram menggambarkan dia adalah “seorang akademisi Amerika” yang ikut menulis laporan kemungkinan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam kasus terbunuhnya dua orang warga Amerika dan seorang warga lokal di Timika, Papua, pada tahun 2002. Saat menuliskan nama Eben dalam telegram, diplomat Amerika memasang himbauan “please strictly protect”.

Islam Times mendapati kalau ada cerita besar yang mengiringi masuknya nama Eben dalam telegram. Sebuah kontroversi yang lain dan ini melibatkan nama Andreas Harsono, seorang yang dalam telegram digambarkan sebagai “penulis freelance tersohor”, dan menjadi mitra Eben dalam menulis laporan kontroversial soal insiden berdarah di Timika. (Catatan Islam Times: Lebih jauh soal laporan bersama Eben dan Andreas soal insiden berdarah di Timika, berjudul Murder at Mile 63 bisa dilihat di http://andreasharsono.blogspot.com/2008_08_01_archive.html dan http://www.etan.org/news/2007/04mile63.htm)

Telegram bertajuk “Labor/human Rights Contacts Allege Harassment, Possibly By Goi Agencies”, dikawatkan dari Jakarta pada 2 September 2008, oleh perwira politik kedutaan, Joseph L. Novak, merangkum isi pertemuan antara pihak kedutaan dan Andreas pada 26 Agustus 2008. (Andreas digambarkan lebih jauh sebagai seorang tokoh pergerakan demokrasi dan kebebasan pers di era-Suharto dan juga sebagai penerima beasiswa ternama Nieman Fellow di Harvard University).

Dalam rangkuman atas laporan, Novak menulis: “Seorang penulis freelance ternama Indonesia – dan seorang bekas fellow di Harvard – bilang ke Labatt (Labour Attache, red. Islam Times) kalau dia percaya dia sedang dalam intaian lembaga-lembaga intelejen pemerintah Indonesia. Dia bilang kalau ini mungkin karena laporan investigasinya atas isu-isu hak asasi manusia. Dia meminta USG (United Stated Goverment, red. Islam Times) menyimpan rapat-rapat urusan ini sementara waktu agar tak menambah besar perhatian atas dirinya. Kontak-kontak di organisasi buruh juga membisikkan ke Labatt seputar apa yang mereka tuduhkan sebagai pengintaian dan pelecehan oleh lembaga-lemabga intelijen. Jika akurat, kasus-kasus ini mungkin terkait dengan meningkatnya kepekaan Pemerintah Indonesia menjelang Pemilu 2009 ... .”

Telegram lebih jauh juga menjelaskan hal yang melatari terjadinya briefing Andreas pada pihak kedutaan. Kata telegram: Andreas mengirim sebuah pesan ke organisasi hak asasi manusia di Amerika, yang memuat kecemasannya, yang kemudian diteruskan oleh DRL (Departement of Right & Labour, red. Islam Times) ke Labatt. Harsono bilang ke Labatt kalau pihak kedutaan maupun DRL sebaiknya tak mengambil langkah apapun yang bisa mengundang perhatian atas dirinya, dan pesan apapun yang mungkin kita sampaikan ke Pemerintah Indonesia atas nama dirinya mungkin tak akan membantu. Dia bilang dia tak begitu percaya kalau dirinya dalam bahaya meski dia sedikit cemas. Kami berjanji untuk bertemu secara reguler untuk memonitor situasi.”

(Catatan Islam Times: dari pemeriksaan arsip media Jakarta, Andreas pernah diberitakan bekerja untuk Human Right Watch, organisasi pemantau hak asasi berbasis New York. Dia juga belakangan sempat diberitakan sebagai pihak awal yang ikut mempublikasi video sadis pembantaian orang-orang Ahmadiyah di Banten ke situs YouTube.com yang kemudian memicu kehebohan publik lalu kecaman dari Kementrian Luar Negeri Amerika yang menuding minimnya perlindungan negara pada apa yang mereka sebut sebagai kelompok-kelompok minoritas. Pada 5 September, Kantor Berita 68H sempat mewawancarai Andreas, meminta komentarnya sekaitan apa yang mereka sebut keyakinan FPI kalau dokumen WikiLeaks hanya ‘permainan’ kedutaan Amerika. Andreas nampaknya belum sadar – atau mungkin pura-pura tidak tahu – kalau namanya ikut menghiasi dokumen WikiLeaks. Soal terakhir bisa dilihat di: http://www.kbr68h.com/berita/wawancara/11813-andreas-harsono-buktikan-kedekatan-polisi-fpi-)

5. Agus Mantik, A.S. Kobalen, Made Erata, Gusti Widana
Keempat nama ini hanya sekali muncul dalam telegram, yakni telegram bertajuk “Hindus Lament "islamization" Of Indonesia”, dikawatkan oleh perwira politik kedutaan, Sanjay Ramesh, pada 1 Februari 2007: “Pada 24 Januari, Poloff (political officer, red. Islam Times) menggelar pertemuan dengan beberapa pejabat Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) termasuk pimpinannya Agus Mantik, Direktur Komunikasi Internasional A.S. Kobalen, Kepala Pengurus Harian Made Erata, dan Sekretaris Jenderal Gusti Widana. (Strictly Protect) ... .”

Dalam rangkuman telegram, Ramesh menulis: “Beberapa pemimpin ternama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PDHI) bilang ke kami kalau komunitas Hindu menghadapi peningkatan diskriminasi di tangan sebuah pemerintah dan komunitas Muslim Indonesia yang gemar mengislamkan kalangan lain. Dalam sebuah diskusi pada 24 Januari, mereka mengklaim kalau “Islamisasi Indonesia” telah berujung pada sebuah peraturan pemerintah tentang pembangunan tempat beribadah, yang telah diberlakukan dan mereka anggap punya syarat-syarat yang berat bagi kelompok-kelompok agama minoritas yang ingin membangun tempat ibadah yang baru. Bos-bos PHDI menuduh kalau umat Hindu di Jawa yang ingin mendapatkan layanan publik, termasuk akte lahir dan surat nikah, menghadapi diskriminasi yang menyeluruh. Bos-bos PHDI bilang kalau nestapa umat Hindu hanya mendapat sedikit perhatian mengingat komunitas Hindu tak punya dukungan internasional dan sumber-sumber keuangan seperti halnya umat Kristiani ... .”


6. Georges Paclisanu
Nama Georges Paclisanu, bos besar Palang Merah Internasional, muncul dalam telegram bertajuk “Acehnese Villagers Exhuming Conflict Victims' Graves”, dikawatkan oleh perwira politik kedutaan, Stanley J. Harsha, pada 18 Oktober 2006.

“Orang-orang desa di Aceh menggali kuburan mereka yang mati dibunuh dalam konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia, kata George Paclisanu (strictly protect), Kepala Delegasi Parang Merah Internasional (ICRC), ke kami belum lama ini,” kata telegram.

Isi telegram selebihnya menceritakan apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh Georges saat menyaksikan pembongkaran kubur itu dalam sebuah kunjungan ke Aceh, plus penilaiannya atas dampak konflik di Aceh, sebuah isyarat adanya pelanggaran janji ‘kenetralan’ dalam kerja ICRC di Indonesia.

7. Wakil Indonesia dalam Komisi Kebenaran dan Persahabatan Timor Leste-Indonesia (CTF)
Dalam telegram bertajuk “East Timor/Indonesia Final Report Holds Goi Institutions Accountable”, dikawatkan oleh perwira politik kedutaan, Joseph Legend Novak, pada 24 April 2008, seseorang yang digambarkan sebagai “wakil Indonesia” di CTF menunjukkan ke seorang perwira politik kedutaan Excutive Summary laporan final CTF pada 22 April.

Kata telegram, laporan intinya menyebutkan kalau secara institusi, Pemerintah Indonesia, bertanggungjawab atas pelanggaran hak asasi berat di Timor Timur pada 1999. “Laporan menyebut personel militer, polisi dan pejabat sipil yang berkontribusi pada kekerasan via kerjasama mereka dengan milisi-milisi pro-integrasi.”

Telegram juga bilang: “Sumber orang Indonesia ini (strictly protect) telah meminta kalau semua referensi yang bisa merujuk pada dirinya dan fakta dari laporan yang kami lihat dirahasiakan mengingat laporan itu belum beredar secara resmi di pihak pemerintah Indonesia dan Timor Leste. Executive Summary dan naskah lengkap laporan final baru akan diserahkan ke presiden masing-masing negara dalam beberapa hari ke depan.”

8. Court Monitor
Court Monitor adalah nama sebuah lembaga berbasis Indonesia yang menyediakan jasa pengintaian dan pengamatan untuk Kedutaan Amerika. Ada sejumlah telegram yang menggambarkan tentang sepak terjang lembaga ini, meski tak ada satupun nama yang muncul tentang siapa sosok di baliknya.

Tapi sebuah telegram bertajuk “Terrorist Trials -- New Funding Needed For Court Monitor”, dikawatkan oleh perwira politik kedutaan, Stan Harsha (kemungkinan ini nama pendek Stanley R. Harsha, red. Islam Times), pada 28 November 2007, dengan status RAHASIA, mungkin bisa memberi pengancar yang cukup. Dalam rangkuman telegram, Stanley menulis: “Dalam dua tahun terakhir, sebuah lembaga sewaan lokal, Court Monitor, telah menyediakan informasi berharga sekaitan persidangan hampir semua teroris paling berbahaya Indonesia. Di tengah kondisi kas yang menipis, Kedutaan meminta pendanaan baru dari Departemen (Luar Negeri, red. Islam Times) agar hubungan produktif ini bisa berlanjut. Dengan dukungan dana Tahun Anggaran 2005, Court Monitor telah mengamati dan secara rahasia melaporkan ke kami persidangan lebih dari 75 teroris, umumnya terkait jaringan teror Jamaah Islamiyah, dan menyediakan ke kami salinan dokumen pengadilan yang biasanya tak bisa diperoleh. Monitor juga telah membina hubungan dengan pihak pengacara yang tergabung dalam Tim Pembela Muslim (TPM), yang kemudian menjadi sumber informasi tambahan. Monitor adalah aset berharga dalam upaya counter-terorisme Kedutaan di Indonesia, dan sebab itu menjadi penting menjaga keberlanjutannya.”

Isi telegram memberi gambaran lebih dalam soal Court Monitor. Telegram menggambarkan tokoh utama dalam Court Monitor adalah “seorang perempuan” yang secara rutin menyediakan ke pihak Kedutaan informasi sekaitan dakwaan atas terdangka kasus-kasus terorisme, kualitas dakwaan, dan strategi tim pengacara yang terlibat. Perempuan ini – disebutkan juga digambarkan menyerahkan seabrek dokumen, termasuk dokumen dakwaan, replik, duplik, dan putusan pengadilan, sesuatu yang membuat Kedutaan punya “otoritas” dalam melaporkan jalannya persidangan.

Telegram juga bilang kalau hubungan sang perempuan pemilik Court Monitor dan Kedutaan “so sensitif” hingga tak dipublikasi dan identitasnya “strictly protected”. Informasi lain menggambarkan dia sebagai “perempuan Indonesia yang mampu berbahasa Inggris, punya latar belakangan hukum dan kehadirannya di banyak persidangan kasus terorisme menjadi leluasa dan tak mengundang perhatian sebab dia menggunakan jubah “penelitian hukum”, dan sebab itu pula kaitannya dengan Kedutaan tak terungkap. Telegram juga bilang kemampuan sang perempuan melakukan semua itu “sangat penting”, menghilangkan relevansi kedutaan mengirim orang ke persidangan yang justru bisa “memperkuat kredibilitas tim pengacara terdakwa terorisme”.

Telegram juga bilang kalau Kedutaan meminta pendanaan tambahan US$ 20.000 untuk “membina hubungan” dengan Court Monitor hingga dua tahun setelahnya. Kata telegram, angka itu adalah “investasi murah” untuk hasil yang “substansial”.

Dalam telegram lain, kedutaan menggambarkan perempuan pemilik Court Monitor bisa mengakses ‘pertahanan terdalam’ TPM, termasuk pembicaraan rahasia antara TPM dan para terdakwa yang mereka dampingi, tanpa identitasnya sebagai kontraktor untuk Kedutaan pernah terbongkar. Sang karyawan kontraktor juga disebutkan melaporkan banyak kerjasama dan kendala pihak kejaksaan dan Datasemen 88 dalam persiapan dakwaan atas para terdakwa kasus terorisme, kelemahan-kelemahan tim pengacara terdakwa.

(Catatan Islam Times: Islam Times sejauh ini tak menemukan ada referensi di media Jakarta soal Court Monitor sama sekali. Di sisi lain, sukar pula untuk membayangkan cerita yang hendak dibangun pihak kedutaan kalau seorang perempuan tangguh bisa mengikuti banyak persidangan kasus-kasus terorisme yang kerap berlangsung di hari yang sama di provinsi yang terpisah jauh. Ini kemudian membuka peluang hipotesa kalau Court Monitor bisa jadi adalah sebuah lembaga yang melibatkan banyak kepala dengan sang perempuan cakap berbahasa Inggris itu sebagai pimpinannya. Sekaitan dengan itu, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah reporter kami mendengar kalau Sydney Jones, peneliti Internasional Crisis Group, telah merekrut dan memperkerjakan wartawan dalam jumlah yang tak diketahui untuk mengumpulkan dokumen persidangan kasus-kasus terorisme, kurang lebih seperti gambaran kegiatan Court Monitor dalam kawat diplomat Amerika. Sydney cukup fasih berbahasa Indonesia meski, harus kami sebutkan, dia bukan warga negara Indonesia. Beberapa reporter kami juga mendengar kalau beberapa wartawan dan peneliti yang bekerja untuk dia cukup lihai untuk membangun kedekatan dan koneksi dengan kubu TPM. Dari pemeriksaan dokumen WikiLeaks, Islam Times tidak ada atribusi “strictly protect” dalam sejumlah telegram yang di dalamnya menyebut Sydney Jones. Namun, dalam beberapa telegram yang lain, ada atribusi “Please Protect” untuk Sydney Jones.)

Berikut adalah sejumlah orang dan lembaga yang dalam telegram kedutaan mendapat predikat “Please Protect”:

1. Sydney Jones
Dalam sebuah telegram bertajuk “With Death Of Key Terrorist Confirmed, Police Continue Full-court Press”, dikawatkan dari Jakarta pada 23 September 2009 oleh perwira politik kedutaan, Joseph L. Novak, disebutkan: “Banyak ahli konterterorisme telah berspekulasi ihwal siapa yang bisa mengambil alih pucuk pimpinan organisasi pecahan JI ... Penasihat Senior International Crisis Group (ICG) Sidney Jones (Amcit—please protect) berspekulasi bahwa seorang teroris bernama Reno (hanya satu nama) bisa jadi mengambilalih pucuk pimpinan organisasi pecahan, kendati dia dengan cepat bilang bahwa JI tak perlu struktur pimpinan formal untuk menggelar operasi ... .”

(Catatan Islam Times: atribusi Please Protect juga melekat pada nama Sydney Jones dalam sedikitnya lima telegram lain bertema penungkapan kasus “terorisme”.)

2. Kontak di Indonesia Corruption Watch (ICW)
Sebuah telegram bertajuk “Scrutiny Of Bank Century Bailout Iccreases”, dikawatkan dari Jakarta pada 6 November 2009, langsung oleh Duta Besar Cameron Hume, menyebutkan: “Seorang informan Kedutaan yang terpercaya di Indonesia Corruption Watch (PLEASE PROTECT) bilang ke kami kalau dia mengetahui bahwa dana-dana Bank Century telah digunakan untuk membiayai kampanye pemilihan ulang Presiden Yudhoyono. Dia percaya kalau informasi itu kredibel ... .” (Catatan Islam Times: penulisan huruf kapilita “Please Protect” hanya tercantum dalam telegram ini dari 3.059 telegram yang berasal dari Kedutaan Amerika di Jakarta di situs WikiLeaks sejauh ini).

3. Henry Durant Centre for Humanitarian Dialogue
Sebuah telegram bertajuk “Papua -- Tentative New Efforts To Address Grievances”, dikawatkan dari Jakarta pada 6 Maret 2009, membahas penilaian diplomat Amerika atas The Papua Roadmap besutan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Di salah satu bagian telegram tertera keterangan: “para pejabat LIPI terus membangun dukungan untuk Roadmap dalam pemerintahan dan telah mencari masukan dari Henry Durant Centre for Humanitarian Dialogue yang berbasis di Jenewa (please protect).”

4. David Cohen
Dalam telegram bertajuk “Human Rights -- Encouraging Indonesia To Implement Truth Commission Report”, dikawatkan dari Jakarta pada 20 Oktober 2008, perwira politik kedutaan, Joseph L. Novak, menyebutkan kalau dalam sebuah pertemuan, seorang warga Amerika yang bekerja sebagai penasihat untuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste (CTF) telah mengungkap sejumlah cara “mempercepat implementasi rekomendasi CTF untuk reformasi sektor keamanan di Indonesia via pendidikan hak asasi”. Sang penasihat itu juga menyarankan kalangan LSM melapangkan jalan dengan gencar mempublikasi laporan CTF, agar kesimpulan tentang pelanggaran hak asasi di Timor Timur dan perlunya reformasi bisa diketahui orang banyak. Telegram menggambarkan lebih jauh tentang sang penasihat: “David Cohen (AmCit – please protect), Direktur Barkeley War Crimes Studies Center di University of California, membriefing DepPol/C pada 10 Oktober sekaitan kemajuan implementasi laporan CTF, disebarkan untuk umum pada 15 Juli. (Catatan: Cohen saat ini adalah seorang konsultan bagi pemerintah Indonesia dan Sekretaris ASEAN, di luar pekerjaannya di Berkeley ... .”

5. Komunitas Yahudi Surabaya
Dalam sebuah telegram bertajuk “Special Envoy Rickman Meets With Jewish Community In Surabaya”, dikawatkan dari Jakarta pada 7 Augustus 2008, Principal Officer Konsulat Amerika di Surabaya, Caryn R. McClelland, menuliskan ikhtisar berikut: “Utusan Khusus untuk Pengamatan & Perlawanan Anti Semitisme, Gregg Rickman, berkunjung ke Surabaya pada 30 Juli 2008, usai mampir di Jakarta. Rickman, ditemani Karen Paikin, dari Kantor Pengamatan dan Perlawanan Anti-Semitisme, dan Yakov Barouch, seorang Rabbi yang tinggal di Jakarta, berkunjung ke synagogue, satu dari hanya dua di Indonesia, dan sebuah pekuburan Yahudi, dan bertemu dengan anggota komunitas Yahudi, yang jumlahnya kurang dari 20 orang.”

Telegram lalu menjelaskan lagi: “Sinagog di Surabaya, awalnya sebuah rumah dan kantor dari seorang dokter warga negara Belanda, telah berfungsi sebagai sinagog sejak 1939. Tak ada pengamanan kcuali sebuah pagar besi rendah yang membalut bangunan. Anggota Keluarga Sayur bertindak sebagai pengurus sinagog dan tinggal di sebuah rumah yang bertetanggaan ... Joseph Sayer dan istrinya Rivka tinggal di sana dengan seorang anak perempuan, Hanna, dan seorang cucu (please protect). Dua cucu lainnya saat ini sedang belajar di luar negeri: satu di Inggris dan satu di Amerika. Keluarga Sayer memegang paspor Belanda, tapi menetap di Indonesia seumur hidup mereka.

“...Rickman juga menemui Helen Nasim (please protect) di kediamannya. Dia punya seorang putra dan seorang cucu. Dia mengungkapkan pesimisme seputar peluang keluarganya tetap di Indonesia, dan bilang kalau dia selalu berusaha merahasiakan identitas keyahudiannya ... .”


7. Doug Ramage
Dalam sebuah telegram bertajuk “Major Political Party Under Pressure”, dikawatkan dari Jakarta pada 16 Juli 2008, diplomat Amerika di Jakarta menuliskan: “ ... Doug Ramage (AmCit--please protect), pimpinan Asia Foundation Office di Jakarta, bilang ke kami belum lama ini kalau “Golkar tak memproyeksikan sebuah citra bahwa ia siap menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditanggung rata-rata orang.” ... .”

8.Arief Budiman
Diplomat Amerika menggambarkan Arief sebagai “asisten” Ketua DPR Agung Laksono. Beberapa telegram menunjukkan kalau dari Arief lah kalangan diplomat Amerika bisa mengetahui langkah-langkah Agung dalam membina hubungan dengan kalangan parlemen di Iran. Dari sumber yang sama pula, diplomat Amerika bisa mendengar lebih awal tentang langkah-langkah politik pilihan pemerintah sekaitan program pembangkit nuklir Iran yang ditentang habis-habisan oleh Amerika, tentang hal-hal yang dikerjakan Presiden Yudhoyono kala berkunjung ke Tehran dan apa saja isi pembicaraan antara Agung dan Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, saat yang terakhir berkunjung ke Jakarta. Di telegram lainnya, diplomat Amerika menggambarkan Agung sebagai sudah lama bersimpati pada Iran.

9. Michael Vatikiotis
Dalam sebuah telegram tertanggal 31 Oktober 2007, diplomat Amerika di Jakarta menggambarkan pertemuan mereka dengan Michael Vatikiotis, Direktur Regional Henry Dumont Centre for Humanitarian Dialogue, sehari sebelumnya. Subjek diskusi adalah politik Myanmar. Kata telegram: “Vatikiotis, (please protect), yang berbasis di Singapura, rutin dan very lucid interlocutor dalam sejumlah isu resolusi konflik, termasuk di Timur Tengah.” Telegram lebih jauh menyebutkan gagasan Vatikiotis seputar diplomasi di Myanmar dan bilang kalau pandangannya saat pertemuan “tidak sepenuhnya menggambarkan pandangan pemerintah Indonesia.”

10. Edwin Gerungan
Sebuah telegram sekaitan langkah Bank Mandiri membekukan rekening perusahaan Korea Utara menyebut nama Edwin Gerungan. Dalam telegram bertajuk “Bank Mandiri Closes Dprk Accounts”, dikawatkan pada 14 Agustus, disebutkan: “Pimpinan Board of Commissioners di Bank Mandiri Indonesia, Edwin Gerungan (please protect), bilang ke kedutaan pada 9Augustus kalau Mandiri telah menghentikan hubungan dengan dua bank Korea Utara pada Juli: Korea Daesong Bank dab Foreign Trade Bank ... .”


12. Dr. Djaloeis
Dalam rangkuman telegram bertajuk “Political Intrigue Imperils Bapeten's Chairman Job”, dikawatkan pada 28 Mei 2004, tercantum keterangan: Pimpinan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Dr. Djaloeis (please protect) mengungkapkan ke kami pada 25 Juli bahwa sebuah intrik politik yang melibatkan salah seorang deputinya dan Menteri Riset dan Teknologi Hatta Rajasa, dan sebuah kelompok radikal yang sebelumnya tak diketahui dan bernama Tharbyah kemungkinan mengancam posisinya.” Djaloies, kata telegram, juga mengungkapkan kalau sebuah surat yang memuat pencapaiannya dan rencana-rencananya untuk Bapeten di masa datang berhasil meyakinkan Presiden Megawati untuk memperpanjang masa jabatannya lebih dari usia pensiun pegawai negeri umumnya, yakni 60 tahun.

* * *

Di Jakarta hari-hari ini, orang-orang yang berstatus “strictly protect” dan “please protect” di dalam dokumen WikiLeaks mungkin masih bisa sedikit tenang. Pemerintahan Presiden Susilo sejauh ini memilih ‘menganggap sepi’ semua bocoran WikiLeaks, mungkin sebab banyak di antaranya bercerita tentang rumor miring keluarga presiden, mungkin pula sebab membicarakan dokumen sama saja ‘mengamputasi’ diri sendiri, di tengah fakta banyaknya telegram yang memuat cerita kontak rutin hampir semua kalangan, dari politisi, pejabat, polisi, tentara, birokrat, pegiat media dan LSM, dengan kalangan diplomat Amerika (bagian ini bakal menjadi subjek pembahasan Islam Times berikutnya).

Sementara itu, media-media nasional, besar maupun kecil, nampaknya memilih menggunakan ‘kaca mata kuda’; seperti sengaja hanya memfokuskan pemberitaan pada informasi ‘percintaan gelap’ FPI-Polisi-Intelijen plus soal kasus pembunan Munir dalam dokumen WikiLeaks dan melupakan puluhan ribu dokumen lainnya yang notabene menawarkan kontroversi dan keaktualan yang tinggi -- dan semua ini otomatis menjadikan publik buta dari kebenaran.

Di sisi lain, pihak Kedutaan Amerika di Jakarta – sejauh ini memilih tak mengomentari apapun sekaitan dokumen di WikiLeaks– mungkin pula telah menghubungi para penyandang status “strictly protect” untuk meminta ‘permakluman’, meredam ‘kekagetan’ dengan harapnya bisa tetap mendapatkan ‘loyalitas’ dari pihak yang telah mereka sedot informasinya.

Tapi dokumen WikiLeaks adalah gulungan kawat rahasia yang kini bebas diakses siapa saja. Cepat atau lambat, mata orang banyak bakal terbuka. Kini, di hadapan penguasa Jakarta, ada peluang emas, kesempatan besar untuk menunjukkan moral tinggi bangsa. Mereka hanya perlu merangkul kembali anak-anak mereka yang telah terpedaya oleh ‘kedigdayaan’ dan mulut manis para diplomat Amerika di Jakarta. Siapa tahu dari situ kita semua bisa melihat sisi-sisi lain laku diplomat Amerika yang tak terekam dalam gulungan kawat WikiLeaks.

Gories Mere

Puluhan SMS Gorries Mere yang dibocorkan oleh Mega Simarmata membuka mata publik. Ternyata sepak terjang Densus 88 dan godfather-nya sangat berwarna. Jauh sebelum Julian Assange menghebohkan dunia dengan Wikileaks-nya, Mega Simarmata telah mengguncang dengan Densusleaks.

Beberapa waktu lalu, Julian Assange membocorkan dokumen-dokumen dan komunikasi Deplu AS yang menghebohkan dunia. Jika dahulu orang harus menunggu selama 30 tahun untuk bisa mengakses informasi terdeklasifikasi (declassified) sesuai undang-undang, kini Assange membuatnya jadi instan. Cukup buka situs Wikileaks, segudang bocoran informasi akan bisa diakses bahkan diunduh.

Belakangan Assange ditangkap di Inggris dan dipenjarakan. Namun situs penuh bocorannya tetap mengudara dengan berganti-ganti server. Di Indonesa kemudian muncul situs Indoleaks yang membocorkan beberapa dokumen rahasia seputar Orde Baru, pembunuhan Munir dan kasus Lapindo. Embel-embel “leaks” menjadi daya tarik bagi para pengakses internet.

Jika situs-situs “leaks” membocorkan dokumen dan komunikasi negara, beda lagi dengan situs katakami.com. Situs berita yang yang dipimpin oleh seorang jurnalis bernama Mega Simarmata ini kerap memuat berita yang mengungkap sepak terjang “godfather” antiteror di Indonesia, Gorries Mere. Karena Gorries sangat berpengaruh dalam operasi Densus 88 Antiteror dan Satgas Bom Mabes Polri, tak berlebihan jika situs katakami berubah nama menjadi “Densusleaks.”

Mega menulis banyak hal tentang Gorries. Dari dugaan korupsi alat komunikasi buatan Israel hingga dugaan kongkalikong Gorries dengan bandar narkoba bernama Monas. Konon ia berkali-kali diteror, ponselnya disadap hingga tak dapat digunakan. Situs katakami.com pun kerap di-hack sehingga harus di-back up dengan sebuah blog.

Secara khusus Mega menuding pelakunya adalah Kombes Petrus Reinhard Golose, bekas Kadivtelematika Mabes Polri. Tangan kanan Gorries itu kini menjadi direktur di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Terkait kehidupan pribadi Gorries, Mega menulis kedekatan sang komjen dengan seorang polwan bernama Vivik Tjangkung meski telah beristri. Beberapa artikel yang ditulis Mega menyoroti hal itu cukup tajam.


Tommy Winata

Terakhir, pada 9 Mei 2009, Mega membocorkan puluhan SMS Gorries, dari nomor HP 0811995999 dan 0816.999999. Nomor kedua ini disebut Mega sebagai nomor ini atas nama Tommy Winata, taipan keturunan Cina yang sempat ribut dengan Majalah Tempo karena dituduh berada di belakang terbakarnya Pasar Tanah Abang. Tommy juga yang akan menangani proyek pembangunan jembatan Selat Sunda. Menurut Mega, nomor itu telah digunakan sejak bertahun-tahun lalu oleh Gorries Mere.

Dalam SMS-SMS yang dikirim, Gorries memakai inisial GM. Sementara Mega Simarmata disebutnya MS. GM seolah selalu melaporkan keberadaannya, mungkin juga sebagai balasan atas SMS MS. Misalnya ketika GM berada di Washington DC tanggal 17 Januari 2007. Saat itu GM mendampingi Kapolri Sutanto meminta akses untuk bisa memeriksa Hambali yang tengah ditahan di Kamp Guantanamo. Sebuah permintaan yang ditolak oleh Amerika.

Keesokan harinya, GM menceritakan komunikasinya dengan Brigjen Badrodin Haiti, Kapolda Sulteng. Saat itu situasi di Poso tengah memanas karena polisi memaksa para DPO teroris yang bermukim di kompleks Pesantren Tanah Runtuh menyerah. Namun mereka baru mau menyerah jika 16 nama aktor intelektual Kristen yang disebut namanya oleh Tibo cs. juga ditangkap. Perundingan pun buntu.

Saat itu Gorries Mere sedang berada di Amerika Serikat. Namun, menurut Mega, atas perintah Gorries Mere maka dilakukan penyerangan yang kedua kalinya di Poso tanggal 22 Januari 2007 yang mengakibatkan belasan orang sipil tak bersenjata tewas akibat tembakan POLRI. Saat itu, KOMNAS HAM turun ke lokasi bentrok tersebut dan menyimpulkan bahwa POLRI telah melakukan pelanggaram HAM.

Pada hari bakutembak berkecamuk di Poso, GM tak lupa mengabarkan situasi di sana pada MS. GM bercerita berbagai senjata digunakan oleh kelompok DPO. Akibatnya tiga polisi terluka.


Penyadap Israel

MS juga bercerita, sambil membocorkan SMS GM tentunya, bagaimana GM begitu sebal pada mantan KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu. Mega menulis bahwa sejumlah SMS dari Gories Mere bernada mengejek Jenderal Ryamizard Ryacudu. Semua SMS “sangat lancang” serta “tidak santun” dari GM yang mengejek Ryamizard kemudian di-forward ke nomor ponsel sang jenderal.

Menurut wartawati ini, Gories Mere memiliki kecenderungan untuk mengejek dan merendahkan TNI, tetapi juga mengejek dan merendahkan institusinya sendiri, Polri. Menurut Mega, Gories Mere adalah perwira tinggi Polri yang sangat tidak kredibel dan menyebarkan benih perpecahan disana-sini.

GM bukan tak sadar bahwa ia tak disukai banyak orang. Namun ia mengklaim bahwa hal itu karena dua sebab. Pertama karena ia Kristen, kedua karena ia tak seperti pejabat lain di Indonesia yang suka korupsi. Ia lebih suka berpikir dan berbuat untuk bangsa dan negara. Ini tercantum dalam SMS GM tanggal 14 Mei 2007.

Namun, empat hari sebelumnya, GM mengirimkan SMS dari Madrid, Spanyol. Menurut Mega, GM mengaku tengah menggelar pertemuan rahasia dengan pengusaha yang menyediakan alat penyadap dari Israel. Pengusaha itu konon mengeluh banyaknya upeti yang setoran yang harus dikeluarkan jika hendak melakukan investasi ke Indonesia.

Mega sangsi dengan cerita GM itu, menurutnya itu hanya keterangan sepihak. “Pertanyaannya adalah mengapa ia mengadakan pertemuan gelap atau rahasia di luar negeri dengan pengusaha alat penyadap ? Patut dapat diduga, GORIES MERE terlibat dalam kasus korupsi pembelian alat penyadap buatan Israel yang digunakan Tim Anti Teror POLRI.”

Bocoran dari Mega ini mengingatkan publik pada kasus korupsi alat komunikasi (alkom) di Polri. Saat itu ada beberapa perwira tinggi yang dituding merugikan miliaran rupiah uang negara. Namun yang dikorbankan hanya Henry Siahaan, rekanan Polri dalam proyek itu. Henry pun masuk bui dan kemudian bercerai dengan isterinya, Yuni Shara.

Abu Dujana

“Laporan” GM pada MS terus berlanjut. Pada 9 Juni 2007, Pada Pukul 14.15.47, GM mengaku tengah berada di hutan Pantai Selatan Wilayah Gombong. Saat itu ia tengah memantau penangkapan atas Abu Dujana. Tersangka teroris yang dianggap dekat dengan Noordin M Top.

Penangkapan ini sempat memicu heboh. Pasalnya Menlu Australia Alexander Downer merilis kabar itu tanggal 11 Juni, dua hari sebelum Mabes Polri mengakuinya. Beberapa jam sebelum jumpa pers Polri, dinihari tanggal 13 Juni 2007, GM meng-SMS Mega bahwa ABD (inisial Abu Dujana) telah tertangkap.“We got him. Thank you so much Non, for everything that has been happened & already done.” GM menyapa MS dengan sebutan akrab, Non, dalam berbagai SMS-nya.

Empat hari kemudian, tepat hari Minggu, GM kembali menyapa MS. “Belum Misa, Non? Sangat confidential, Only For Non. Ada yang sedang diambil dan sedang dikorek-korek karena masih kunci mulut. Pakai doanya Non lagi, dong …

Tiga hari berikutnya, 20 Juni 2007, GM kembali melaporkan perkembangan kasus Abu Dujana. Saat itu bola panas bergulir karena anak Abu Dujana yang berumur 8 tahun bersaksi di depan DPR bahwa ayahnya ditembak meski sudah menyerah. Polri pun menjadi bulan-bulanan kecaman publik.

Realita yg diungkapkan oleh GM dalam SMS-nya lebih parah. Sebenarnya Abu Dujana mau ditembak mati!
“Sebenarnya Petugas kami akan melumpuhkan dgn menembak KEPALA ABD. Tapi Ybs berkelit. Menundukkan kepala & pahanya NUNGGING ke ATAS sampai tertembus peluru. Hehehe. Untung dia!”

“Membeli” Opini Gus Dur
Dalam situasi terpojok itu, dikecam publik lantaran kejanggalan dalam kasus Abu Dujana, pada tanggal 22 Juni GM mengirimkan bahan-bahan berita versinya kepada MS. Kepada Kombes Benny Mamoto, salah satu perwira andalannya di Densus 88, GM menmerintahkan bahan itu dikirim via faks. “Tolong Ben, sekarang juga bahan tadi dikirim melalui fax.”

Untuk memperkuat permintaan dukungan itu, GM pada tanggal 25 Juni mencoba menyuap MS dengan uang sebesar 10 juta rupiah. Mega mengaku ia sama sekali tak mau menerima uang tersebut. Kemudian ajudan GM bernama Santos juga berupaya menyerahkan uang tersebut pada MS.

Entah apa yang kemudian terjadi. Namun pada tanggal 29 Juni, GM mengucapkan terima kasih atas bantuan MS. Untuk memberi “keseimbangan pemberitaan,” Mega Simarmata meminta pendapat, pandangan dan tulisan kolom dari Mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi dan sebagainya. “Opini penyeimbang” itu dimuat di halaman khusus yang dibayar berdasarkan tarif iklan advetorial berbagai surat kabar sehingga menghabiskan dana hampir Rp. 20 Juta.

Puluhan SMS Gorries Mere yang dibocorkan oleh Mega Simarmata membuka mata publik. Ternyata sepak terjang Densus 88 dan godfather-nya sangat berwarna. Jauh sebelum Julian Assange menghebohkan dunia dengan Wikileaks-nya, Mega Simarmata telah mengguncang dengan Densusleaks.

Mega berjanji akan terus membocorkan SMS Gorries dalam kurun waktu 2006-2009. Sejauh ini baru sekitar 27 SMS yang dibocorkan dalam berangka tahun 2007. Padahal Mega mengaku ada ribuan SMS! Ia berjanji akan terus membocorkan SMS-SMS itu jika diintimidasi oleh Gorries. Benarkah? Kita tunggu saja

keywords :
suara bawah tanah, berita online, detik.com, okezone.com, metro tv, tv one, densus 88, badan intelijen negara (BIN), terorisme, jemaah islamiyah, JI, Abu Bakar Ba'asyir, CIA, kontra terorisme