Saya akan berbagi cara untuk sadap BBM untuk kamu para pengguna BB. Ini khusus untuk BB asli bukan BB cina punya. Ok, langsung saja kamu perhatikan langkah-langkah berikut ini.

1. Siapkan BB korban untuk dilakukan instalasi aplikasi sadap BBM

2. Silahkan kamu login ke situs DEREX.COM, silahkan kamu daftar dengan cara mengisi nama, email, password, pilih Message Plan Dexrex Free.

3. Setelah itu kamu akan mendapat 2 pilihan untuk memilih. Lihat pada gambar.

hacking android and blacberry

4. Jika kamu pengguna BB, maka pilih BLACKBERRY dan jika Android, kamu pilih ANDROID. Setelah itu akan ada verifikasi email dan kamu akan diberi link untuk download aplikasinya. Lihat pada gambar.

blackberry application on facebook

5. Selanjutnya, pada halaman tersebut kamu akan mendapatkan instruksi cara penginstalan aplikasi tersebut pada gadget kamu.

6. Setelah instalasi selesai, maka aplikasi sudah dapat berjalan di BB korban dan jika di close aplikasi tetap berjalan dan melakukan connect server automatis.

Perhatian..! Cara ini digunakan untuk hal yang penting saja.

Meneg BUMN Dahlan Iskan mempertimbangkan akan MUNDUR dari Kabinet Indonesia Bersatu, Pertimbangan mundur Dahlan Iskan ini dipicu oleh pertemuan Selasa malam (15/05) di Istana Negara

Selain Meneg BUMN Dahlan Iskan dan Presiden SBY sebagai tuan rumah; turut hadir dalam pertemuan tadi malam : Yaitu Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Ada 2 Agenda dalam pertemuan di Istana Negara tadi malam

Pertama, Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris/Direksi Pertamina

Kedua: Membahas isu2 yang beredar di social media dan pernyataan sejumlah anggota DPR terkait pengadaan BBM

Di awal pertemuan, Jero Wacik mengeluh terkait pemilihan Komisaris dan Direksi Pertamina : "Bapak Presiden, soal Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina, Pak Dahlan tidak melibatkan saya," kata Jero Wacik, Dahlan sontak menyahut, "Mohon maaf Bapak Presiden, saya baru tahu kalau pertemuan ini mempermasalahkan kewenangan saya," Jero Wacik pun membalas, "Betul itu kewenangan Pak Dahlan, tapi tolong saya diajak bicara karena tataran kebijakan energi ada di kami," Dahlan membalas lagi, "Pergantian Direksi BUMN adalah Konsep 'the dream team', saya sudah sampaikan dalam sidang kabinet,"

Seperti diketahui, Meneg BUMN Dahlan Iskan memang tengah menggodok konsep "the dream team" yang intinya supaya BUMN itu maju. "BUMN tidak maju apabila direksinya tidak kompak," jelas Dahlan di Istana Negara tadi malam

Asumsi Dahlan Iskan, untuk bisa kompak, BUMN harus dibentuk tim yang kuat melalui konsep "The Dream Team", Direksi BUMN yang pintar belum tentu sebuah tim yang kuat. Harus ada diskusi antara Kementerian BUMN dengan masing-masing Dirut BUMN," Direktur utama BUMN, lanjut Dahlan, merupakan pihak yang mengajukan nama untuk diperiksa, apakah ada yang tidak memenuhi syarat, Misalnya tidak pernah fit and proper test atau ada catatan dibidang integritas. Itu diproses dan disampaikan ke Dirutnya," kata Dahlan, Soal Tim Penilai Akhir (TPA), lanjut Dahlan, hanya berlaku bagi Direktur Utama BUMN tertentu, TPA ketuanya Presiden, apabila Presiden setuju berarti TPA setuju," ujar Dahlan Iskan

Kembali ke Istana Negara, Presiden SBY mengatakan, "Soal Direksi Pertamina, saya dianggap seperti tidak ada," katanya .... Duaarr, bagai disambar petir Dahlan terhenyak dengan perkataan Presiden SBY, semua yang hadir menahan nafas, Dahlan pun menunggu apa yang akan disampaikan Presiden SBY, Dahlan seketika menyadari, Menko Perekonomian Hatta Rajasa tidak ikut hadir dalam pertemuan tersebut

Kenapa bisa terjadi perseteruan antara SBY dengan Dahlan Iskan? #Tebak2an Berkaitankah dengan Hatta Rajasa?

Mari kita simak sedikit ke belakang alias flashback.. Anggap saja ada prequel

Pada 8 Maret 2012, Dahlan mencopot Wakil Komisaris Utama Pertamina Umar Said dan Komisaris Triharyo Susilo. Umar Said berusia lebih dari 70 tahun. Meski UU BUMN tidak mensyaratkan soal usia komisaris, namun efektifitas pengawasan dipertanyakan. Sebelum berhenti, Umar Said dijuluki sebagai DON Pertamina. Apapun yang dilakukan oleh Dewan Direksi Pertamina harus se-izin Said, Sebagai contoh, pada 2010 ada tender pembangunan RFCC Kilang Cilacap (Proyek Cilacap) berkolaborasi dengan Komisaris Triharyo Soesilo, Said kemudian membatalkan hasil tender yang telah dimenangkan oleh SK Engineering dari Korea

Kemudian Said dan Triharyo mengusung sebuah konsorsium perusahaan untuk memenangkan tender tersebut. Perusahaan tersebut adalah konsorsium PT Rekayasa Industri dengan partnernya SK Engineering Company dan Toyo Engineering. Dengan berbagai cara, Said dan Triharyo berusaha untuk memenangkan konsorsium Rekayasa Industri, Hingga saat ini, belum ada info kelanjutan proyek RFCC Cilacap tersebut

Tapi duet Said dan Triharyo memang kerap ikut campur masalah keorganisasian dan personalia Pertamina. Selama kurun waktu Said di Pertamina, sudah beberapa kali organisasi Pertamina diubah terus sesuai dengan Said dan Triharyo, Yang sangat mencolok adalah perubahan organisasi yang berhubungan dengan pembelian minyak Pertamina. Unit yang melakukan pembelian di Pertamina adalah Integrated Supply Chain (ISC). Organisasi ini dari awalnya tidak dapat dibereskan dengan baik karena berbagai kepentingan ada didalamnya

ISC dibentuk 5 tahun lalu atas rekomendasi Said dengan referensi dari konsultan McKinsey yang dibayar Pertamina USD 100 juta, Pembentukan ISC merupakan perubahan yang cukup mendasar bagi organisasi Pertamina di sektor hilir

Sejak adanya organisasi ISC, perencanaan Pertamina menjadi tidak fokus, ISC jadi alat untuk memuluskan berbagai perusahaan untuk mensuplai kebutuhan minyak Pertamina oleh Said danTriharyo, Karena alasan tertentu, Said dan Triharyo di tahun 2010 berniat merombak membubarkan ISC dan memindahkannya ke bawah Direktur Umum, Kebijakan ini dinilai aneh, karena sangat tidak sesuai dengan kompentensi Direktur Umum Pertamina

Pengadaan minyak harus mempunyai keahlian dan diposisikan dalam Direktorat yang tepat, Tindakan Said dan Triharyo cenderung tidak dilandaskan pada pemikiran yang matang dan tepat, tapi lebih pada alasan bisnis pribadi

Mungkin banyak orang bertanya-tanya mengapa Umar Said bisa menjadi demikian berkuasa di Pertamina

FYI, Said selalu menyatakan dirinya bahwa dia adalah wakil dari Presiden SBY di Pertamina. Faktanya Said adalah tim sukses Presiden SBY dalam pemilu 2009 bersama Jenderal Sutanto. Karena "posisi"-nya dan kedekatannya dengan partai Demokrat itulah banyak sekali orang yang percaya dan akhirnya merasa takut kepada Said

Fakta mengenai Triharyo atau dikenal koleganya di ITB sebagai Hengky adalah saudara ipar dari Sri Mulyani, Sebelumnya, Triharyo menjabat sebagai Dirut PT Rekayasa Industri sebagai kontraktor RFCC

Kembali ke situasi Istana, Apakah betul pemicu kemarahan Presiden SBY yang menganggap seolah-olah tidak ada, terkait dengan Said?

"Bu Karen, apakah betul Direksi Pertamina yang baru masukan dari Ibu, seperti yang dikatakan Pak Dahlan?" tanya Presiden SBY, Dirut Pertamina kemudian menjawab, "Betul Pak, kami serahkan beberapa nama untuk diperiksa kementerian," kata Karen

"Beredar isu pengangkatan Direktur Pemasaran dan Niaga dan Direktorat Pengolahan tak lepas dari tekanan pengusaha?" kata Presiden SBY

Dahlan mungkin berpikir keras "Apakah Presiden SBY sudah memiliki calon lain diluar nama yang diajukan Dirut Pertamina?"

Jero Wacik, Gita Wirjawan dan Sudi Silalahi kontan menghela nafas sembari menatap Dahlan yang sedang menunggu jawaban

"Kami telah memeriksa keduanya berdasarkan integritas dan kapabilitas, keduanya profesional," tegas Dahlan

Seperti diketahui, pada 18 April 2012 Dahlan merombak dan mengangkat Direksi Pertamina yaitu:

Chrisna Damayanto sebagai Direktur Pengolahan, Hanung Budya Yuktyanta sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga, Evita Maryanti sebagai Direktur SDM, Luhur Budi sebagai Direktur Umum, Hari Kulyarto sebagai Direktur Gas

Chrisna sendiri pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Zatapi yang sudah di SP3 oleh Mabes Polri di tahun 2010, Sedangkan Hanung adalah bekas Deputi Pemasaran dan Niaga era Ahmad Faisal, Faisal dan Budya adalah konseptor awal konversi Migas di era SBY - JK, Sebetulnya Faisal berpeluang besar menggantikan Ari Soemarno tapi kandas, karena lebih dekat dengan JK, selain itu ideologinya pro Soekarno, Sebelum menjadi Deputi, Hanung pernah menjadi Dirut Petral, Namun pada masa SBY-Boediono, Hanung dipindahkan menjadi Dirut Badak NGL

Petral adalah anak perusahaan Pertamina yang tengah jadi sorotan dan disebut-sebut terkait dengan Mafia Minyak Muhammad Reza Chalid. Petral sempat mengundang pers di kantornya, Singapura pada Februari 2012. Sehubungan dengan Petral ini, Presiden SBY bertanya "Bu Karen, bagaimana Anda menjawab tuduhan Petral sarang korupsi, "Bapak Presiden, kami sudah mendengar tuduhan tersebut, kami telah undang media, tepat pada saat tender berlangsung," kata Karen, Karen menjawab, "Petral telah diaudit lembaga audit internasional. Kami telah umumkan tadi pagi untuk opsi pembelian langsung ke produsen"

Selasa pagi, Karen mengatakan, Pertamina akan mengimpor minyak mentah dan BBM secara langsung ke produsen mulai kuartal III 2012, "Kami mesti memastikan langkah tersebut tidak menimbulkan risiko dalam prinsip kehati-hatian," lanjut Karen, Dalam kontrak pembelian langsung, lanjut Karen, memang memerlukan pembicaraan antar pemerintah (G2G) terlebih dahulu

Karen juga mengatakan, Pertamina akan mengupayakan penyerapan minyak mentah domestik secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan kilang BBM, "Melalui upaya tersebut, kami ingin meningkatkan ketahanan pasokan energi nasional dan mendukung optimalisasi kinerja Petral," kata Karen, Menurut dia, sistem pengadaan minyak mentah dan BBM yang dilakukan Petral selama ini telah berjalan dengan baik dan sesuai GCG, Namun, lanjut Karen, Pertamina akan terus melakukan perbaikan secara berkesinambungan

Sementara terkait dugaan Petral sarang korupsi, (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sudah siap menindak lanjuti "Kami mendukung proses hukum ! Tapi kami lawan politisasi Petral," tegas FSPPB

Kembali ke Istana, Mensesneg Sudi Silalahi menyela pembahasan soal Petral tersebut

"Untuk menanggapi soalan Petral, Bapak Presiden bisa menerbitkan Inpres BBM dan Refinery," kata Sudi Silalahi, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pun menyepakati itu, "Menteri Perdagangan melalui Pusat Perdagangan Indonesia siap mengambil alih kewenangan Petral," kata Sudi, Gita tidak mengiyakan, karena publik pun sedang menyoroti Pusat Perdagangan Indonesia dalam hal impor gula

Silang pendapat saat ini soal pembelian minyak mentah ada 2, pertama pembelian langsung melalui NOC atau kedua pembelian melalui makelar

Apalagi isu Petral sangat seksi, banyak pihak bermain

Saya yakin bahwa isu Petral bukan soal Muhammad Reza Chalid semata, Karena sekarang opsinya lebih condong Petral dibubarkan atau dipindah ke Indonesia dengan bentuk lain

Pertanyaan kemudian adalah jika Muhammad Reza Chalid disingkirkan dari Petral, siapa yang akan diuntungkan?

Pernyataan Sudi Silalahi di Istana Negara Selasa Malam merupakan titik terang jawaban siapa yang bermain dalam kasus Petral, Kasus Petral jelas didesain oleh Istana untuk merebut bisnis impor minyaknya Muhammad Reza Chalid dan Hatta Rajasa

Ada kepentingan yang lebih besar di balik kasus Petral, ini bukan soal korupsi semata. Ada Mafia yang lebih besar yang ingin merebut bisnis migas Muhammad Reza Chalid, yaitu Istana Negara. Hampir dapat dipastikan, jika Petral dibubarkan, akan terjadi tender pengimpor migas yang pesertanya pemain2 migas raksasa Asing

Kembali ke Istana, pertemuan belum menghasilkan keputusan apapun. Presiden SBY pun mempersilahkan tamu2nya pulang. Rabu (16/05) Hatta Rajasa mengaku tidak diundang Istana dalam pertemuan Selasa Malam

Kenapa Hatta Rajasa yang berada di atas Menteri BUMN dan Perdagangan tidak diundang?

Permainan apa yang sedang dilancarkan Istana dalam kasus Petral yang njelimet dan penuh kepentingan itu?

Bagaimana nasib Dahlan Iskan di tengah permainan ini?

Mungkin Dahlan Iskan akan berkata "Politik itu Sadis ! Tapi Minyak lebih Sadis !"

Payah deh SBY. Memang benar kata mantan Menteri Luar Negeri Condoleeza Rice. SBY memang the Good Boy

“Considering this statement, which was written and signed in Novemver, 21th 1963 while the new certificate was valid in 1965 all the ownership, then the following total volumes were just obtained.”
Itulah sepenggal kalimat yang menjadi berkah sekaligus kutukan bagi bangsa Indonesia hingga kini. Kalimat itu menjadi kalimat penting dalam perjanjian antara Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dengan Soekarno pada 1963.

Soekarno dan John F. Kennedy
Banyak pengamat Amerika melihat perjanjian yang kini dikenal dengan nama “The Green Hilton Agreement” itu sebagai sebuah kesalahan bangsa Amerika. Tetapi bagi Indonesia, itulah sebuah kemenangan besar yang diperjuangkan Bung Karno. Sebab volume batangan emas tertera dalam lembaran perjanjian itu terdiri dari 17 paket sebanyak 57.150 ton lebih emas murni.

Bahasa lain yang sering dikemukakan Bung Karno kepada rekan terdekatnya, bahwa ia ingin harta nenek moyang yang telah dirampas oleh imprealisme dan kolonialisme dulu bisa kembali. Tetapi perjanjian yang diteken itu, hanya sebatas pengakuan dan mengabaikan pengembaliannya. Sebab Negeri Paman Sam itu mengambilnya sebagai harta pampasan perang dunia I dan II. Konon cerita, harta itu dibawa ke Belanda dari Indonesia, kemudian Belanda kalah perang dengan Jerman, maka Jerman memboyong harta itu ke negaranya. Lalu dalam perang dunia kedua, Jerman kalah dengan Amerika, maka Amerika membawa semua harta itu ke negaranya hingga kini.

Perjanjian itu berkop surat Burung Garuda bertinta emas di bagian atasnya yang kemudian menjadi pertanyaan besar pengamat Amerika. Yang ikut serta menekan dalam perjanjian itu tertera John F. Kennedy selaku Presiden Amerika Serikat dan William Vouker yang berstempel “The President of The United State of America” dan dibagian bawahnya tertera tandatangan Soerkarno dan Soewarno berstempel “Switzerland of Suisse.” Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah, mengapa Soekarno tidak menggunakan stempel RI. Pertanyaan itu sempat terjawab, bahwa beliau khawatir harta itu akan dicairkan oleh pemimpin Indonesia yang korup, kelak.

Perjanjian yang oleh dunia moneter dipandang sebagai pondasi kolateral ekonomi dunia hingga kini, menjadi perdebatan panjang yang tak kunjung selesai pada kedua negara, Indonesia dan Amerika. Banyak para tetua dan kini juga anak muda Indonesia dengan bangganya menceritakan bahwa Amerika kaya karena dijamin harta rakyat Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan, Amerika berhutang banyak pada rakyat Indonesia, karena harta itu bukan punya pemerintah dan bukan punya negara Indonesia, melainkan harta rakyat Indonesia. Tetapi, bagi bangsa Amerika, perjanjian kolateral ini dipandang sebagai sebuah kesalahan besar sejarah Amerika.

The Green Hilton Agreement 1963.
Barangkali ini pulalah penyebab, mengapa Bung Karno kemudian dihabisi karir politiknya oleh Amerika sebelum berlakunya masa jatuh tempo The Green Hiltom Agreement. Ini berkaitan erat dengan kegiatan utama Soeharto ketika menjadi Presiden RI ke-2. Dengan dalih sebagai dalang PKI, banyak orang terdekat Bung Karno dipenjarakan tanpa pengadilan seperti Soebandrio dan lainnya. Menurut tutur mereka kepada pers, ia dipaksa untuk menceritakan bagaimana ceritanya Bung Karno menyimpan harta nenek moyang di luar negeri. Yang terlacak kemudian hanya “Dana Revolusi” yang nilainya tidak seberapa. Tetapi kekayaan yang menjadi dasar perjanjian The Green Hilton Agreement ini hampir tidak terlacak oleh Soeharto, karena kedua peneken perjanjian sudah tiada.

Kendati perjanjian itu mengabaikan pengembaliannya, namun Bung Karno mendapatkan pengakuan bahwa status koloteral tersebut bersifat sewa (leasing). Biaya yang ditetapkan Bung Karno dalam perjanjian sebesar 2,5% setahun bagi siapa atau bagi negara mana saja yang menggunakannya. Dana pembayaran sewa kolateral ini dibayarkan pada sebuah account khusus atas nama The Heritage Foundation yang pencairannya hanya boleh dilakukan oleh Bung Karno sendiri atas restu yang dimuliakan Sri Paus Vatikan. Namun karena Bung Karno “sudah tiada” (wallahuallam), maka yang ditunggu adalah orang yang diberi kewenangan olehnya. Namun sayangnya, ia hanya pernah memberikan kewenangan pada satu orang saja di dunia dengan ciri-ciri tertentu. Dan inilah yang oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa yang dimaksudkan adalah Satria Piningit yang kemudian disakralkan, utamanya oleh masyarakat Jawa. Tetapi kebenaran akan hal ini masih perlu penelitian lebih jauh.

April 2009, dana yang tertampung dalam The Heritage Foundation sudah tidak terhitung nilainya. Jika biaya sewa 2.5% ditetapkan dari total jumlah batangan emasnya 57.150 ton, maka selama 34 tahun hasil biaya sewanya saja sudah setera 48.577 ton emas. Artinya kekayaan itu sudah menjadi dua kali libat lebih, dalam kurun kurang dari setengah abad atau setara dengan USD 3,2 Trilyun atau Rp 31.718 Trilyun, jika harga 1 gram emas Rp 300 ribu. Hasil lacakan terakhir, dana yang tertampung dalam rekening khusus itu jauh lebih besar dari itu. Sebab rekening khusus itu tidak dapat tersentuh oleh otoritas keuangan dunia manapun, termasuk pajak. Karenanya banyak orang-orang kaya dunia menitipkan kekayaannya pada account khusus ini. Tercatat mereka seperti Donald Trump, pengusaha sukses properti Amerika, Raja Maroko, Raja Yordania, Turki, termasuk beberapa pengusaha besar dunia lainnya seperti Adnan Kassogi dan Goerge Soros. Bahkan Soros hampir menghabiskan setengah dari kekayaannya untuk mencairkan rekening khusus ini sebelumnya.

Pihak Turki malah pernah meloby beberapa orang Indonesia untuk dapat membantu mencairkan dana mereka di pada account ini, tetapi tidak berhasil. Para pengusaha kaya dari organisasi Yahudi malah pernah berkeliling Jawa jelang akhir 2008 lalu, untuk mencari siapa yang diberi mandat oleh Bung Karno terhadap account khusus itu. Para tetua ini diberi batas waktu oleh rekan-rekan mereka untuk mencairkan uang tersebut paling lambat Desember 2008. Namun tidak berhasil.

Usaha pencairan rekening khusus ini bukan kali ini saja, tahun 1998 menurut investigasi yang dilakukan, pernah dicoba juga tidak berhasil. Argumentasi yang diajukan tidak cukup kuat. Dan kini puluh orang dan ratusan orang dalam dan luar negeri mengaku sebagai pihak yang mendapat mandat tersebut. Ada yang usia muda dan ada yang tua. Hebatnya lagi, cerita mereka sama. Bahwa mereka mengaku penguasa aset rakyat Indonesia, dan selalu bercerita kepada lawan bicaranya bahwa dunia ini kecil dan dapat mereka atur dengan kekayaan yang ia terima. Ada yang mengaku anak Soekarno. lebih parah lagi, ada yang mengaku Soekarno sunggguhan tetapi kini telah berubah menjadi muda. Wow.

Padahal, hasil penelusuran penulis. Bung Karno tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun. Dan setelah tahun 1965, Bung Karno ternyata tidak pernah menerbitkan dokumen-dokumen atas nama sipulan pun. Sebab setelah 1963 itu, owner harta rakyat Indonesia menjadi tunggal, ialah Bung Karno itu sendiri. Namun sayang, CUSIP Number (nomor register World Bank) atas kolateral ini bocor. Nah, CUSIP inilah yang kemudian dimanfaatkan kalangan banker papan atas dunia untuk menerbitkan surat-surat berharga atas nama orang Indonesia. Pokoknya siapapun, asal orang Indonesia berpassport Indonesia dapat dibuatkan surat berharga dari UBS, HSBC dan bank besar dunia lainnya. Biasanya terdiri dari 12 lembar, diantaranya ada yang berbentuk Proof of Fund, SBLC, Bank Guransi, dan lainnya. Nilainya pun pantastis. rata-rata diatas USD 500 juta. Bahkan ada yang bernilai USD 100 milyar.

Ketika dokumen tersebut dicek, maka kebiasaan kalangan perbankkan akan mengecek CUSIP Number. Jika memang berbunyi, maka dokumen tersebut dapat menjalani proses lebih lanjut. Biasanya kalangan perbankkan akan memberikan bank Officer khusus bagi surat berharga berformat ini dengan cara memasan Window Time untuk sekedar berbicara sesama bank officer jika dokumen tersebut akan ditransaksikan. Biasanya dokumen jenis ini hanya bisa dijaminkan atau lazim dibuatkan rooling program atau privcate placement yang bertempo waktu transaksi hingga 10 bulan dengan high yeild berkisar antara 100 s/d 600 % setahun. Uangnya hanya bisa dicairkan untuk proyek kemanusiaan. Makanya, ketika terjadi musibah tsunami di Aceh dan gempa besar lainnya di Indonesia, maka jenis dokumen ini beterbangan sejagat raya bank. Tapi anehnya, setiap orang Indonesia yang merasa nama tercantum dalam dokumen itu, masih miskin saja hingga kini. Mengapa? Karena memang hanya permainan banker kelas kakap untuk mengakali bagaimana caranya mencairkan aset yang terdapat dalam rekening khusus itu.

Melihat kasus ini, tak heran bila banyak pejabat Indonesia termasuk media massa Indonesia menyebut “orang gila” apabila ada seseorang yang mengaku punya harta banyak, milyaran dollar Amerika Serikat. Dan itulah pula berita yang banya menghiasi media massa. Ketidakpercayaan ini satu sisi menguntungkan bagi keberadaan harta yang ada pada account khusus ini, sisi lain akan membawa bahaya seperti yang sekarang terjadi. Yakni, tidak ada pembelaan rakyat, negara dan pemerintah Indonesia ketika harta ini benar-benar ada.

Kasih sedih itu terjadi. Presiden SBY ikut serta dalam pertemuan G20 April silam. Karena Presiden SBY tidak pernah percaya, atau mungkin ada hal lain yang kita belum tau, maka SBY ikut serta menandatangani rekomendasi G20. Padahal tekenan SBY dalam sebuah memorandum G20 di London itu telah diperalat oleh otoritas keuangan dunia untuk menghapuskan status harta dan kekayaan rakyat Indonesia yang diperjuangkan Bung Karno melalui kecanggihan diplomatik. Mengapa, karena isi memorandum itu adalah seakan memberikan otoritas kepada lembaga keuangan dunia seperti IMF dan World Bank untuk mencari sumber pendanaan baru bagi mengatasi keuangan global yang paling terparah dalam sejarah ummat manusia.

Atas dasar rekomendasi G20 itu, segera saja IMF dan World Bank mendesak Swiss untuk membuka 52.000 rekening di UBS yang oleh mereka disebut aset-aset bermasalah. Bahkan lembaga otoritas keuangan dunia sepakat mendesak Vatikan untuk memberikan restu bagi pencairan aset yang ada dalam The Heritage Foundation demi menyelamatkan ummat manusia. Memang, menurut sebuah sumber terpercaya, ada pertanyaan kecil dari Vatikan, apakah Indonesia juga telah menyetujui? Tentu saja, tandatangan SBY diperlihat dalam pertemuan itu. Berarti sirnalah sudah harta rakyat dan bangsa Indonesia. Barangkali inilah “dosa SBY” dan dosa kita semua yang paling besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebab, bila SBY dan kita sepakat untuk paham akan hal ini, setidaknya ada geliat diplomatik tingkat tinggi untuk mencairkan aset sebesar itu. Lantas ada pertanyan; Sebodoh itukah kita?